5 Hal Yang Butuh Dikerjakan Pemerintah Untuk Mensupport Perubahan Bisnis Online di Indonesia

5 Hal Yang Butuh Dikerjakan Pemerintah Untuk Mensupport Perubahan Bisnis Online di Indonesia

Pemerintah Indonesia sekarang ini memanglah tampak mulai aktif untuk mengatur serta menertibkan dunia #e-commerce/ Bisnis Online tanah air. Semua gagasan yang tercakup dalam Rancangan Ketentuan Pemerintah (RPP) e-commerce Indonesia ini jadi bukti keseriusan negara mengurus perdagangan elektronik.

Tetapi sayang masih tetap terdapat banyak pihak yang masih tetap meragukan program yang juga akan disedang disusun pemerintah ini. Satu diantara pihak yang menyangsikan gagasan pemerintah itu yaitu Deloitte. Menurut Deloitte, satu perusahaan jasa konsultan audit serta keuangan menyebutkan kalau perkembangan ekonomi nasional dapat naik dua % bila UKM mengoptimalkan akses maya. Tetapi sayangnya peranan pemerintah jadi regulator dalam memperkuat #bisnis online di Indonesia ini dinilai Deloitte tidak maksimum.

Selanjutnya Deloitte merumuskan lima referensi untuk pemerintah supaya bisnis online atau dunia e-commerce di Indonesia ini makin kuat. Tersebut penuturannya.

1. Tingkatkan Kwalitas serta Cakupan Akses Internet
Hal serta rekomentasi pertama yang diserahkan Deloitte pada pemerintah untuk menguatkan bisnis online yaitu mengenai kwalitas serta cakupan akses #internet. Menurut penggagas riset serta Mitra Deloitte, John O’Mahony menyebutkan akses internet di Indonesia cuma dapat di nikmati oleh segelintir orang.

Kecepatan aksesnya juga belum juga masih tetap jauh dari kata mumpuni untuk satu pengoperasian bisnis online kelanjutan (e-commerce). Selanjutnya ia menyebutkan jika kwalitas akses internet diperkuat sekali lagi jadi orang-orang Indonesia juga akan tambah lebih gampang mengambil mekanisme bisnis online.

2. Menolong UKM Off line Untuk Berpindah ke Online
Seperti dijelaskan pada alinea pembuka diatas kalau UKM begitu punya pengaruh kuat dalam tingkatkan perkembangan perekonomian nasional asal mereka ingin juga terhubung dunia maya. Sayangnya pemerintah sekarang ini dipandang kurang dapat buat UKM untuk mengoptimalkan dunia maya. Sampai kini bebrapa lembaga pemerintahan memanglah sudah menelurkan sebagian program yang mensupport bisnis online.

Tetapi, sayangnya berdasar pada hasil survey serta wawancara, banyak pihak yang terasa ada sebagian ketentuan yang tumpang tindih. Untuk tersebut koordinasi antar-instansi pemerintahan diinginkan dapat jalan bersama-sama, hingga beberapa aktor UKM yang masih tetap berbasiskan off line lebih terpacu serta termudahkan untuk berpindah ke online.

3. Memperluas System Pembayaran Elektronik
Satu bisnis serta perdagangan elektronik (e-commerce) tentu semakin lebih banyak melibatkan pembayaran dengan elektronik juga. Tetapi sayangnya, berdasar sebagian laporan, basis pembayaran elektronik di Indonesia masih tetap kurang memperoleh keyakinan dari orang-orang luas.

Dari sinilah peranan pemerintah begitu diperlukan untuk tingkatkan tingkat keamanan serta akses ke mekanisme pembayaran dengan elektonik itu supaya keyakinan orang-orang pada type pembayaran ini bertambah. Saat orang-orang telah dapat lebih memahami dengan systemnya serta rasakan kenyamanannya, jadi setelah itu pembayaran elektronik dapat membumi sampai ke akar rumput.

4. Memperluas Akses Investasi
Banyak sebagian startup bisnis online di Indonesia yang masih tetap memerlukan support dari beberapa investor baik lokal ataupun asing.

Tetapi sayangnya di Indonesia prosedur #investasi untuk bisnis online ini begitu rumit serta membingungkan hingga selanjutnya menghalangi potensi perkembangan bisnis. Dari sini peranan serta tindakan pemerintah begitu diinginkan untuk dapat keluarkan regulasi yang lebih ramah untuk investor yang menginginkan berinvestasi pada bisnis online di Indoensia.

5. Memperluas Service Pemerintah Dengan Elektronik
Paling akhir, hal serta referensi dari Deloitte untuk pemerintah Indoensia dalam menguatkan bisnis online yaitu dengan memperluas service pemerintah dengan elektronik. Pemerintah memanglah memegang peranan yang sentral untuk mengimplementasikan #teknologi digital supaya jadi satu rutinitas yang perlu senantiasa dipakai. Waktu pemerintah telah sadar serta senantiasa memakai piranti tehnologi digital ini jadi orang-orang luas semakin lebih mudah yakin serta beranjak ke transaksi online.

Support pada piranti tehnologi digital ini juga mesti jadi konsentrasi pemerintah. Berkaitan hal semacam ini, satu diantara konsentrasi yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah sekarang ini yaitu implementasi serta pelebaran jaringan 4G di Indonesia.

Dari bagian pirantinya sendiri pemerintah juga disarankan berikan motivasi perkembangan vendor lokal dengan mengambil keputusan ketentuan mengenai TKDN 30 % untuk vendor asing pada 2017. Sedang dari bagian regulasi pengembangan bisnis online, pemerintah juga diinginkan mempersiapkan peta arah e-commerce yang tambah baik serta lebih bijak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *